Sejarah Kota Kediri

Kediri pada dasarnya sangat dekat dengan sejarah raja-raja Jawa Khususnya kerajaan Kediri, seperti Joyoboyo, Dhaha (Raja Panjalu), Empu Sendok, R. Wijaya, Airlangga, dan Gajah Mada. Masyarakat Kediri mendasarkan hidupnya pada bercocok tanam dan membangun industri berbasis agraris. Filosofi-filosofi Jawa dan perdamaian adalah fokus dalam kehidupan masyarakat.
Nama Kediri berasal dari batu tulis “Harinjing ” yang ditemukan di desa Siman, Kabupaten Kepung. Diawali dengan tokoh yang bernama Bagawanta Bari berhasil menyelesaikan bendungan sungan Sarinjing untuk menyuburkan tanah pertanian. Karena jasanya, dia menerima “Tanah Pradikan” di desa Culanggi (Besowo, Kabupaten Kepung) pada 25 Maret SM. Hadiah tersebut diberikan oleh raja Rake Layang Dyah Tulodong yang menguasai Kerajaan Mataram. Karena kejadian tersebut, hari jadi Kediri ditetapkan tanggan 25 Maret setiap tahunnya.

Secara Geografis Kabupaten Kediri terletak di belahan Selatan Propinsi Jawa Timur. Secara Ekologis, Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua Gunung yang berlawanan sifatnya, yaitu Gunung Kelud di Sebelah Timur yang bersifat Vulkanik dan Gunung Wilis di Sebelah Barat yang bersifat non vulkanik. di bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri melintang aliran Sungai Brantas, yang membelah wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian dengan hamparan dataran rendah berupa daerah persawahan subur di sebelah timur sungai berantas.
Ibukotanya adalah Kediri. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Jombang di utara, Kabupaten Malang di timur, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung di selatan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo di barat, serta Kabupaten Nganjuk di barat dan utara.
Kabupaten Kediri terdiri atas 23 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Ibukota kabupaten ini adalah Kediri, namun kini pusat pemerintahan mulai dipindahkan secara bertahap ke kecamatan Pare.
Potensi Wisata
Petilasan Sri Aji Joyoboyo. Petilasan ini terletak di Desa Menang Kec. Pagu, sekitar 8 km ke arah Timur dari kota Kediri. Merupakan ternpat dimana Sri Aji Joyoboyo Loka Mukso (hilang bersama jasadnya). Sri Aji Joyoboyo adalah Raja Kediri pada abad XII dan terkenal dengan kitab ” JONGKO JOYOBOYO ” yang berisi tentang ramalan-ramalan kejadian di masa yang akan datang. Setiap 1 Suro di adat yang diadakan oleh Yayasan Hontodento – Yogyakarta bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri. Pada Obyek Wisata ini para pengunjung bisa menyaksikan bangunan peninggalan Kerajaan Kediri, seperti tempat mukso, bangunan balai – balai dan kuluk setinggi + 4 meter.
Arca Totok Kerot merupakan arca berbentuk raksasa wanita berkalung tengkorak dengan tinggi arca + 300 cm, terletak di Dusun Kunir Desa Bulupasar Kecamatan Pagu + 8 Km ke arah timur dari kota Kediri. Legenda Totok Kerot dimulai dari seorang putri cantik dari Blitar yang melamar Sri Aji Joyoboyo. Karena lamaran ditolak, maka terjadilah pertempuran antara pasukan Lodoyo melawan pasukan Menang. Akhirnya, putri tersebut dikutuk oleh Sri Aji Joyoboyo sehingga berubah wujud patung raksasa wanita berbentuk dwarapala yang dikenal dengan nama TOTOK KEROT.
Candi Surowono. Merupakan tempat penyucian Raja Wengker yaitu salah seorang Raja Bawahan pada masa Pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Berbentuk Bujursangkar dengan ukuran 8 x 8 meter dan didirikan pada 1400 Masehi. Daya Tarik obyek wisata Candi Surowono adalah bangunan candi hasil karya sejarah peninggalan masa lalu dan bangunan terowongan bawah tanah vang dialiri air jernih dengan jalan yang bercabang – cabang cukup banyak yang terletak + 100 meter dari bangunan candi. Candi Surowono, terletak di Desa Canggu Kecamatan Pare, sekitar 25 Km arah Timur Laut dari Kota Kediri.
Gunung Kelud: Adalah Wisata Alam yang terletak di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar dengan obyek kawah Gunung Berapi yang masih aktif, hamparan muntahan lava dari Gunung Kelud, tebing terjal sebelah Selatan, terowongan Ampera sepanjang ? 100 Meter dan pemandangan alam yang mempesona, bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat, dari Kota Kediri menuju Kecamatan Ngancar ? 27 Km dari Kecamatan Ngancar menuju Desa Sugihwaras ? 5 Km dari Desa Sugihwaras menuju Obyek Wisata Kawah Gunung Kelud ? 5 Km
Air Terjun Dolo. Berada di ketinggian 1.200 m di atas permukaan laut. jatuh air dari ketinggian + 125 m terletak di Dusun Besuki Desa Jugo, Kecamatan Mojo + 25 Km ke arah Barat Kota Kediri dengan kondisi jalan 85 hotmix.
Air Terjun Ngleyangan. Air terjun Ngleyangan disebut juga air terjun sekartaji + 20 Km ke arah Barat Laut Kota Kediri tepatnya di Dusun Goliman Desa Parang Kecamatan Banyakan. Jatuhnya air dari ketinggian + 123 Meter merupakan daya tarik obyek wisata ini disamping udara sejuk karena berada diketinggian 800 meter dari permukaan laut sekaligus merupakan wahana wisata yang mengasyikkan karena rimbunnya pepohonan hutan disekitarnya.
Taman Wisata Sumber Ubalan. Daya tarik wisata Sumber Ubalan berupa hutan lindung alami dengan berbagai jenis pohon hutan yang luasnya kurang lebih 10 Ha. disamping itu juga sumber air di tengah hutan yang berhawa sejuk. Kawasan Sumber Ubalan juga menyediakan kolam renang, kolam pancing, panggung terbuka, kolam perahu, restoran, mainan anak-anak, taman yang ditata indah dan asri. Sumber Ubalan terletak kurang lebih 18 Km ke arah timur Kota Kediri tepatnya di Dusun Kalasan Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten, dapat ditempuh dengan berbagai jenis kendaraan.
Gereja Tua Puh Sarang. Adalah Gereja Tua Umat Katholik yang dibangun dengan swadaya umatnya bersama Ir. Hendricus Maclaine Port dengan prakarsa Yolianes Humbertus Walters CM pada tahun 1931. Hal yang unik dari bangunan Gereja Puh Sarang adalah reng dan usuk atap gereja terbuat dari bentangan kawat baja, sedang konstruksi dindingnya terbuat dari campuran pasir dan tetes tanpa semen. Gereja Puh Sarang terletak di Desa Puh Sarang Kecamatan Semen. Untuk mencapai Gereja Puh Sarang dapat menggunakan segala jenis kendaraan + 9 Km ke arah Barat Kota Kediri..
Air Terjun Irenggolo Merupakan wisata alam yang masih asli, terletak di desa Jugo Dusun Besuki Kecamatan Mojo + 20 Km. ke arah Barat Daya Kota Kediri. Air Terjun dengan ketinggian 80 Meter dengan pemandangan alam yang indah
Kabupaten Kediri mempunyai sejumlah tempat wisata menarik lainnya Simpang Lima Gumul (SLG), juga dibangun monumen berkelas dunia. Monumen Gumul ini bentuk dan ukurannya sama dengan monumen L’Arc de Triomphe yang ada di Perancis.
Terdapat sejumlah pondok pesantren besar di Kabupaten Kediri, diantaranya yang terkenal Ponpes Lirboyo dan Ponpes LDII Mburengan Banjaran.
Klub sepakbola Persik Kediri berasal dari Kotamadya Kediri, pernah menjuarai kompetisi sepakbola Liga Indonesia Tahun 2003.Kabupaten Kediri memiliki klub sepakbola Persedikab yang berada di Divisi 1
Kota Kediri

Kota ini awalnya berupa sebuah Kerajaan Kediri. Tapi pada akhirnya dipilah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Jenggala dan Panjalu. Raja kerajaan Kediri yang terkenal adalah Jayabaya. Raja ini terkenal dengan karyanya yang berupa “Jangka Jayabaya” yang berisi sebuah ramalan-ramalan yang akan terjadi pada negeri ini kelak.Setelah kejayaan tersebut, kerajaan Kediri perlahan-lahan tenggelam dan menurut sejarah Raja terakhir Kerajaan Kediri Kertajaya, beliau meninggal dalam petempuran di desa Tumapel dalam perlawanan melawan Ken Arok pada 1222, Ken Arok ialah Raja Singosari yang pertama yang wilayahnya menggantikan Kerajaan Kediri. Kediri pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 pernah dilewati oleh Panglima Besar Jendral Sudirman, Kediri pun mencatat sejarah yang kelam juga ketika era pemberontakan G-30 S, di mana banyak penduduk Kediri yang ikut menjadi korbannya.
Geografi
Kota ini berjarak ±128 km dari Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%.
Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kec. Kota dan kec. Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kec. Mojoroto yang mana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m).
Secara administratif, Kota Kediri berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah utara : Kec. Gampengrejo dan Kec. Grogol
Sebelah Selatan : Kec. Kandat, Kec. Ngadiluwih, dan kec. Ringin Rejo
Sebelah Timur : Kec. Wates dan Kec. Gurah
Sebelah Barat : kec. Grogol dan Kec. Semen
Di sini terdapat industri rokok domestik. Perusahaan rokok Gudang Garam relatif membantu pemkot mengurangi tingkat pengangguran di kota Kediri. Kota Kediri juga mengembangkan industri skala rumah tangga.
Pembagian wilayah administratif
Kota Kediri terdiri atas 3 kecamatan, yaitu:
Kota Kediri, Kediri
Pesantren
Mojoroto
Perekonomian
Kota ini berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek. Mulai pendidikan, pariwisata, komplek ruko dan pertokoan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga. Di bidang paiwisata, kota ini menyediakan Pagora, Petilasan Aji Jayabaya, Goa Selomangleng. Hal itu ditunjang dengan fasilitas-fasilitas penginapan, pasar swalayan, transportasi dan biro wisata. Di bidang pendidikan, kota ini memiliki puluhan sekolah tingkat dasar dan menengah, beberapa perguruan tinggi lokal, Madrasah, hingga pondok-pondok pesantren, seperti Lirboyo, LDII, dan Queen Al-Falah.
Di bawah kepemimpinan Walikota H.A. Maschud, Kota Kediri mengalami berbagai perubahan, misalnya pembangunan mal terbesar, hotel bintang 3 pertama dan kawasan wisata Selomangkleng bertaraf nasional. Maschud juga merencanakan pembangunan jembatan baru, meresmikan pasar grosir pertama di Kota Kediri, merencanakan jalur lingkar luar Kota Kediri, dan membangun ruko.
Perekonomian di Kota ini juga banyak dipengaruhi oleh aktivitas pondok pesantren besar di pusat kota seperti LDII di mana setiap awal bulan selalu mengadakan acara pengajian akbar yang mengundang ribuan anggotanya.
Lainnya
Di sini tersedia makanan dan oleh-oleh khas, seperti stik tahu, tahu taqwa, gethuk pisang, dan nasi tumpang. Selain itu Kota Kediri mencatat prestasi nasional dengan sukses menyelenggarakan Muktamar NU tahun 1999 dan memboyong piala LIga Indonesia IX (Sepak bola)tahun 2003 melalui klub PERSIK serta mendapat predikat Kota Investasi 2003 versi Jawa Pos dan predikat Kota Sehat Nasional 2005 oleh Menteri Kesehatan.Pada tahun 2006 Kota Kediri kembali menjadi Juara Liga Indonesia XII untuk ke dua kalinya.

Sejarah Kota Bandung

Mengenai asal-usul nama "Bandung", dikemukakan berbagai pendapat. Sebagian mengatakan bahwa, kata "Bandung" dalam bahasa Sunda, identik dengan kata "banding" dalam Bahasa Indonesia, berarti berdampingan. Ngabanding (Sunda) berarti berdampingan atau berdekatan. Hal ini antara lain dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (1994) dan Kamus Sunda-Indonesia terbitan Pustaka Setia (1996), bahwa kata bandung berarti berpasangan dan berarti pula berdampingan.

Pendapat lain mengatakan, bahwa kata "bandung" mengandung arti besar atau luas. Kata itu berasal dari kata bandeng. Dalam bahasa Sunda, ngabandeng berarti genangan air yang luas dan tampak tenang, namun terkesan menyeramkan. Diduga kata bandeng itu kemudian berubah bunyi menjadi Bandung. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kata Bandung berasal dari kata bendung.
Pendapat-pendapat tentang asal dan arti kata Bandung, rupanya berkaitan dengan peristiwa terbendungnya aliran Sungai Citarum purba di daerah Padalarang oleh lahar Gunung Tangkuban Parahu yang meletus pada masa holosen (± 6000 tahun yang lalu).
Akibatnya, daerah antara Padalarang sampai Cicalengka (± 30 kilometer) dan daerah antara Gunung Tangkuban Parahu sampai Soreang (± 50 kilometer) terendam menjadi sebuah danau besar yang kemudian dikenal dengan sebutan Danau Bandung atau Danau Bandung Purba. Berdasarkan hasil penelitian geologi, air Danau Bandung diperkirakan mulai surut pada masa neolitikum (± 8000 - 7000 sebelum Masehi). Proses surutnya air danau itu berlangsung secara bertahap dalam waktu berabad-abad.
Secara historis, kata atau nama Bandung mulai dikenal sejak di daerah bekas danau tersebut berdiri pemerintah Kabupaten bandung (sekitar decade ketiga abad ke-17). Dengan demikian, sebutan Danau Bandung terhadap danau besar itu pun terjadi setelah berdirinya Kabupaten Bandung.
Berdirinya Kabupaten Bandung
Sebelum Kabupaten Bandung berdiri, daerah Bandung dikenal dengan sebutan "Tatar Ukur". Menurut naskah Sadjarah Bandung, sebelum Kabupaten Bandung berdiri, Tatar Ukur adalah termasuk daerah Kerajaan Timbanganten dengan ibukota Tegalluar. Kerajaan itu berada dibawah dominasi Kerajaan Sunda-Pajajaran. Sejak pertengahan abad ke-15, Kerajaan Timbanganten diperintah secara turun temurun oleh Prabu Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan Dipati Ukur. Pada masa pemerintahan Dipati Ukur, Tatar Ukur merupakan suatu wilayah yang cukup luas, mencakup sebagian besar wilayah Jawa Barat, terdiri atas sembilan daerah yang disebut "Ukur Sasanga".
Setelah Kerajaan Sunda-Pajajaran runtuh (1579/1580) akibat gerakan Pasukan banten dalam usaha menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, Tatar Ukur menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang, penerus Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sumedanglarang didirikan dan diperintah pertama kali oleh Prabu Geusan Ulun pada (1580-1608), dengan ibukota di Kutamaya, suatu tempat yang terletak sebelah Barat kota Sumedang sekarang. Wilayah kekuasaan kerajaan itu meliputi daerah yang kemudian disebut Priangan, kecuali daerah Galuh (sekarang bernama Ciamis).
Ketika Kerajaan Sumedang Larang diperintah oleh Raden Suriadiwangsa, anak tiri Geusan Ulun dari rtu Harisbaya, Sumedanglarang menjadi daerah kekuasaan Mataram sejak tahun 1620. Sejak itu status Sumedanglarang pun berubah dari kerajaan menjadi kabupaten dengan nama Kabupaten Sumedang. Mataram menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanannya di bagian Barat terhadap kemungkinan serangan Pasukan Banten dan atau Kompeni yang berkedudukan di Batavia, karena Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) bermusuhan dengan Kompeni dan konflik dengan Kesultanan Banten.
Untuk mengawasi wilayah Priangan, Sultan Agung mengangkat Raden Aria Suradiwangsa menjadi Bupati Wedana (Bupati Kepala) di Priangan (1620-1624), dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal dengan sebutan Rangga Gempol I.
Tahun 1624 Sultan agung memerintahkan Rangga Gempol I untuk menaklukkan daerah Sampang (Madura). Karenanya, jabatan Bupati Wedana Priangan diwakilkan kepada adik Rangga Gempol I pangeran Dipati Rangga Gede. Tidak lama setelah Pangeran Dipati Rangga Gede menjabat sebagai Bupati Wedana, Sumedang diserang oleh Pasukan Banten. Karena sebagian Pasukan Sumedang berangkat ke Sampang, Pangeran Dipati Rangga Gede tidak dapat mengatasi serangan tersebut. Akibatnya, ia menerima sanksi politis dari Sultan Agung. Pangeran Dipati Rangga Gede ditahan di Mataram. Jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur, dengan syarat ia harus dapat merebut Batavia dari kekuasaan Kompeni.
Tahun 1628 Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur untuk membantu pasukan Mataram menyerang Kompeni di Batavia. Akan tetapi serangan itu mengalami kegagalan. Dipati Ukur menyadari bahwa sebagai konsekwensi dari kegagalan itu ia akan mendapat hukuman seperti yang diterima oleh Pangeran Dipati Rangga gede, atau hukuman yang lebih berat lagi. Oleh karena itu Dipati Ukur beserta para pengikutnya membangkang terhadap Mataram. Setelah penyerangan terhadap Kompeni gagal, mereka tidak datang ke Mataram melaporkan kegagalan tugasnya. Tindakan Dipati Ukur itu dianggap oleh pihak Mataram sebagai pemberontakan terhadap penguasa Kerajaan Mataram.
Terjadinya pembangkangan Dipati Ukur beserta para pengikutnya dimungkinkan, antara lain karena pihak Mataram sulit untuk mengawasi daerah Priangan secara langsung, akibat jauhnya jarak antara Pusat Kerajaan Mataram dengan daerah Priangan. Secara teoritis, bila daerah tersebut sangat jauh dari pusat kekuasaan, maka kekuasaan pusat di daerah itu sangat lemah. Walaupun demikian, berkat bantuan beberapa Kepala daerah di Priangan, pihak Mataram akhirnya dapat memadamkan pemberontakan Dipati Ukur. Menurut Sejarah Sumedang (babad), Dipati Ukur tertangkap di Gunung Lumbung (daerah Bandung) pada tahun 1632.
Setelah "pemberontakan" Dipati Ukur dianggap berakhir, Sultan Agung menyerahkan kembali jabatan Bupati Wedana Priangan kepada Pangeran Dipati Rangga Gede yang telah bebas dari hukumannya. Selain itu juga dilakukan reorganisasi pemerintahan di Priangan untuk menstabilkan situasi dan kondisi daerah tersebut. Daerah Priangan di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakanmuncang dan Kabupaten Sukapura dengan cara mengangkat tiga kepala daerah dari Priangan yang dianggap telah berjasa menumpas pemberontakan Dipati Ukur.
Ketiga orang kepala daerah dimaksud adalah Ki Astamanggala, umbul Cihaurbeuti diangkat menjadi mantri agung (bupati) Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangunangun, Tanubaya sebagai bupati Parakanmuncang dan Ngabehi Wirawangsa menjadi bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha. Ketiga orang itu dilantik secara bersamaan berdasarkan "Piagem Sultan Agung", yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 9 Muharam Tahun Alip (penanggalan Jawa). Dengan demikian, tanggal 9 Muharam Taun Alip bukan hanya merupakan hari jadi Kabupagten Bandung tetapi sekaligus sebagai hari jadi Kabupaten Sukapura dan Kabupaten Parakanmuncang.
Berdirinya Kabupaten Bandung, berarti di daerah Bandung terjadi perubahan terutama dalam bidang pemerintahan. Daerah yang semula merupakan bagian (bawahan) dari pemerintah kerajaan (Kerajaan Sunda-Pajararan kemudian Sumedanglarang) dengan status yang tidak jelas, berubah menjadi daerah dengan sttus administrative yang jelas, yaitu kabupaten.
Setelah ketiga bupati tersebut dilantik di pusat pemerintahan Mataram, mereka kembali ke daerah masing-masing. Sadjarah Bandung (naskah) menyebutkan bahwa Bupati Bandung Tumeggung Wiraangunangun beserta pengikutnya dari Mataram kembali ke Tatar Ukur. Pertama kali mereka dating ke Timbanganten. Di sana bupati Bandung mendapatkan 200 cacah. Selanjutnya Tumenanggung Wiraangunangun bersama rakyatnya membangun Krapyak, sebuah tempat yang terletak di tepi Sungat Citarum dekat muara Sungai Cikapundung, (daerah pinggiran Kabupaten Bandung bagian Selatan) sebagai ibukota kabupaten. Sebagai daerah pusat kabupaten Bandung, Krapyak dan daerah sekitarnya disebut Bumi kur Gede.
Wilayah administrative Kabupaten Bandung di bawah pengaruh Mataram (hingga akhir abad ke-17), belum diketahui secara pasti, karena sumber akurat yang memuat data tentang hal itu tidak/belum ditemukan. Menurut sumber pribumi, data tahap awal Kabupaten Bandung meliputi beberapa daerah antara lain Tatar Ukur, termasuk daerah Timbanganten, Kuripan, Sagaraherang, dan sebagian Tanahmedang.
Boleh jadi, daerah Priangan di luar Wilayah Kabupaten Sumedang, Parakanmuncang, Sukapura dan Galuh, yang semula merupakan wilayah Tatar Ukur (Ukur Sasanga) pada masa pemerintahan Dipati Ukur, merupakan wilayah administrative Kabupaten Bandung waktu itu. Bila dugaan ini benar, maka Kabupaten Bandung dengan ibukota Krapyak, wilayahnya mencakup daerah Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabangbungin, Banjaran, Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo, Ujungberung dan lain-lain, termasuk daerah Kuripan, Sagaraherang dan Tanahmedang.
Kabupaten Bandung sebagai salah satu Kabupaten yang dibentuk Pemerintah Kerajaan Mataram, dan berada di bawah pengaruh penguasa kerajaan tersebut, maka sistem pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki sistem pemerintahan Mataram. Bupati memiliki berbagai jenis symbol kebesaran, pengawal khusus dan prajurit bersenjata. Simbol dan atribut itu menambah besar dan kuatnya kekuasaan serta pengaruh Bupti atas rakyatnya.
Besarnya kekuasaan dan pengaruh bupati, antara lain ditunjukkan oleh pemilikan hak-hak istimewa yang biasa dmiliki oleh raja. Hak-hak dimaksud adalah hak mewariskan jabatan, ha memungut pajak dalam bentuk uang dan barang, ha memperoleh tenaga kerja (ngawula), hak berburu dan menangkap ikan dan hak mengadili.
Dengan sangat terbatasnya pengawasan langsung dari penguasa Mataram, maka tidaklah heran apabila waktu itu Bupati Bandung khususnya dan Bupati Priangan umumnya berkuasa seperti raja. Ia berkuasa penuh atas rakyat dan daerahnya. Sistem pemerinatahn dan gaya hidup bupati merupakan miniatur dari kehidupan keraton. Dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh pejabat-pejabat bawahannya, seperti patih, jaksa, penghulu, demang atau kepala cutak (kepala distrik), camat (pembantu kepala distrik), patinggi (lurah atau kepala desa) dan lain-lain.
Kabupaten Bandung berada dibawah pengaruh Mataram sampai akhir tahun 1677. Kemudian Kabupaten Bandung jatuh ketangan Kompeni. Hal itu terjadi akibat perjanjian Mataram-Kompeni (perjanjian pertama) tanggal 19-20 Oktober 1677. Di bawah kekuasaan Kompeni (1677-1799), Bupati Bandung dan Bupati lainnya di Priangan tetap berkedudukan sebagai penguasa tertinggi di kabupaten, tanpa ikatan birokrasi dengan Kompeni.
Sistem pemerintahan kabupaten pada dasarnya tidak mengalami perubahan, karena Kompeni hanya menuntut agar bupati mengakui kekuasaan Kompeni, dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu kepada VOC. Dalam hal ini bupati tidak boleh mengadakan hubungan politik dan dagang dengan pihak lain. Satu hal yang berubah adalah jabatan bupati wedana dihilangkan. Sebagai gantinya, Kompeni mengangkat Pangeran Aria Cirebon sebagai pengawas (opzigter) daerah Cirebon-Priangan (Cheribonsche Preangerlandan).
Salah satu kewajiban utama bupati terhadap kompeni adalah melaksanakan penanaman wajib tanaman tertentu, terutama kopi, dan menyerahkan hasilnya. Sistem penanaman wajib itu disebut Preangerstelsel. Sementara itu bupati wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya. Bupati juga tidak boleh mengangkat atau memecat pegawai bawahan bupati tanpa pertimbangan Bupati Kompeni atau penguasa Kompeni di Cirebon. Agar bupati dapat melaksanakan kewajiban yang disebut terakhir dengan baik, pengaruh bupati dalam bidang keagamaan, termasuk penghasilan dari bidang itu, seperti bagian zakar fitrah, tidak diganggu baik bupati maupun rakyat (petani) mendapat bayaran atas penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh Kompeni.
Hingga berakhirnya kekuasaan Kompeni-VOC akhir tahun 1779, Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak. Selama itu Kabupaten Bandung diperintah secara turun temurun oleh enam orang bupati. Tumenggung Wiraangunangun (merupakan bupati pertama) ankatan Mataram yang memerintah sampai tahun 1681. Lima bupati lainnya adalah bupati angkatan Kompeni yakni Tumenggung Ardikusumah yang memerintah tahun 1681-1704, Tumenggung Anggadireja I (1704-1747), Tumenggung Anggadireja II (1747-1763), R. Anggadireja III dengan gelar R.A. Wiranatakusumah I (1763-1794) dan R.A. Wiranatakusumah II yang memerintah dari tahun 1794 hingga tahun 1829. Pada masa pemerintahan bupati R.A. Wiranatakusumah II, ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak ke Kota Bandung.

Berdirinya Kota Bandung
Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati RA Wiranatakusumah II, kekuasaan Kompeni di Nusantara berakhir akibat VOC bangkrut (Desember 1799). Kekuasaan di Nusantara selanjutnya diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811).
Sejalan dengan perubahan kekuasaan di Hindia Belanda, situasi dan kondisi Kabupaten Bandung mengalami perubahan. Perubahan yang pertama kali terjadi adalah pemindahan ibukota kabupaten dari Krapyak di bagian Selatan daerah Bandung ke Kota Bandung yang ter;etak di bagian tengah wilayah kabupaten tersebut.
Antara Januari 1800 sampai akhir Desember 1807 di Nusantara umumnya dan di Pulau Jawa khususnya, terjadi vakum kekuasaan asing (penjajah), karena walaupun Gubernur Jenderal Kompeni masih ada, tetapi ia sudah tidak memiliki kekuasaan. Bagi para bupati, selama vakum kekuasaan itu berarti hilangnya beban berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi kepentingan penguasa asing (penjajah). Dengan demikian, mereka dapat mencurahkan perhatian bagi kepentingan pemerintahan daerah masing-masing. Hal ini kiranya terjadi pula di Kabupaten Bandung.
Menurut naskah Sadjarah Bandung, pada tahun 1809 Bupati Bandung Wiranatakusumah II beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Karapyak ke daerah sebelah Utara dari lahan bakal ibukota. Pada waktu itu lahan bakal Kota Bandung masih berupa hutan, tetapi di sebelah utaranya sudah ada pemukiman, yaitu Kampung Cikapundung Kolot, Kampung Cikalintu, dan Kampung Bogor. Menurut naskah tersebut, Bupati R.A. Wiranatakusumah II pindah ke Kota Bandung setelah ia menetap di tempat tinggal sementara selama dua setengah tahun.
Semula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti) kemudian ia pindah Balubur Hilir. Ketika Deandels meresmikan pembangunan jembatan Cikapundung (jembatan di Jl. Asia Afrika dekat Gedung PLN sekarang), Bupati Bandung berada disana. Deandels bersama Bupati melewati jembatan itu kemudian mereka berjalan ke arah timur sampai disuatu tempat (depan Kantor Dinas PU Jl. Asia Afrika sekarang). Di tempat itu deandels menancapkan tongkat seraya berkata: "Zorg, dat als ik terug kom hier een stad is gebouwd!" (Usahakan, bila aku datang kembali ke sini, sebuah kota telah dibangun!". Rupanya Deandels menghendaki pusat kota Bandung dibangun di tempat itu.
Sebagai tindak lanjut dari ucapannya itu, Deandels meminta Bupati Bandung dan Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten masing-masing ke dekat Jalan Raya Pos. Permintaan Deandels itu disampaikan melalui surat tertanggal 25 Mei 1810.
indahnya Kabupaten Bandung ke Kota Bandung bersamaan dengan pengangkatan Raden Suria menjadi Patih Parakanmuncang. Kedua momentum tersebut dikukuhkan dengan besluit (surat keputusan) tanggal 25 September 1810. Tanggal ini juga merupakan tanggal Surat Keputusan (besluit), maka secara yuridis formal (dejure) ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Bandung.
Boleh jadi bupati mulai berkedudukan di Kota Bandung setelah di sana terlebih dahulu berdiri bangunan pendopo kabupaten. Dapat dipastikan pendopo kabupaten merupakan bangunan pertama yang dibangun untuk pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Bandung.
Berdasarkan data dari berbagai sumber, pembangunan Kota Bandung sepenuhnya dilakukan oleh sejumlah rakyat Bandung dibawah pimpinan Bupati R.A. Wiranatakusumah II. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) kota Bandung.
Berkembangnya Kota Bandung dan letaknya yang strategis yang berada di bagian tengah Priangan, telah mendorong timbulnya gagasan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1856 untuk memindahkan Ibukota Keresiden priangan dari Cianjur ke Bandung. Gagasan tersebut karena berbagai hal baru direalisasikan pada tahun 1864. Berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal tanggal 7 Agustus 1864 No.18, Kota Bandung ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Keresidenan Priangan. Dengan demikian, sejak saat itu Kota Bandung memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai Ibukota Kabupaten Bandung sekaligus sebagai ibukota Keresidenan Priangan. Pada waktu itu yang menjadi Bupati Bandung adalah R.A. Wiranatakusumah IV (1846-1874).
Sejalan dengan perkembangan fungsinya, di Kota Bandung dibangun gedung keresidenan di daerah Cicendo (sekarang menjadi Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat) dan sebuah hotel pemerintah. Gedung keresidenan selesai dibangun tahun 1867.
Perkembangan Kota Bandung terjadi setelah beroperasi transportasi kereta api dari dan ke kota Bandung sejak tahun 1884. Karena Kota Bandung berfungsi sebagai pusat kegiatan transportasi kereta api "Lin Barat", maka telah mendorong berkembangnya kehidupan di Kota Bandung dengan meningkatnya penduduk dari tahun ke tahun.
Di penghujung abad ke-19, penduduk golongan Eropa jumlahnya sudah mencapai ribuan orang dan menuntut adanya lembaga otonom yang dapat mengurus kepentingan mereka. Sementara itu pemerintah pusat menyadari kegagalan pelaksanaan sistem pemerintahan sentralistis berikut dampaknya. Karenanya, pemerintah sampai pada kebijakan untuk mengganti sistem pemerintahan dengan sistem desentralisasi, bukan hanya desentralisasi dalam bidang keuangan, tetapi juga desentralisasi dalam pemberian hak otonomi bidang pemerintahan (zelfbestuur)
Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bandung di bawah pimpinan Bupati RAA Martanagara (1893-1918) menyambut baik gagasan pemerintah kolonial tersebut. Berlangsungnya pemerintahan otonomi di Kota Bandung, berarti pemerintah kabupaten mendapat dana budget khusus dari pemerintah kolonial yang sebelumnya tidak pernah ada.
Berdasarkan Undang-undang Desentralisasi (Decentralisatiewet) yang dikeluarkan tahun 1903 dan Surat Keputusan tentang desentralisasi (Decentralisasi Besluit) serta Ordonansi Dewan Lokal (Locale Raden Ordonantie) sejak tanggal 1 April 1906 ditetapkan sebagai gemeente (kotapraja) yang berpemerintahan otonomom. Ketetapan itu semakin memperkuat fungsi Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan, terutama pemerintahan Kolonial Belanda di Kota Bandung. Semula Gemeente Bandung
Dipimpin oleh Asisten Residen priangan selaku Ketua Dewan Kota (Gemeenteraad), tetapi sejak tahun 1913 gemeente dipimpin oleh burgemeester (walikota).
Oleh: A. Sobana Hardjasaputra

 

Sumber: http://bandung.blogspot.com